EFEKTIVITAS INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI, SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Latar belakang penelitian ini adalah penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas inventarisasi BMN pada Biro Kepegawaian dan Organisasi Setjen Kementerian LHK berdasarkan kebaruan Kartu Identitas Barang (KIB), Daftar Barang Ruangan (DBR), dan laporan kondisi barang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen, wawancara, dan observasi. Informan kunci (key informant) dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian LHK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inventarisasi BMN pada Biro Kepegawaian dan Organisasi belum efektif dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomoR P.50/MENHUT/SETJEN/KAP.2/10/2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian LHK. Hal ini terlihat pada aspek kebaruan KIB yang belum seluruh kolomnya terisi. Pada aspek kebaruan DBR, menunjukkan sebagian besar ruangan belum memiliki DBR dan daftar barangnya belum terbarukan. Selanjutnya, pada aspek kebaruan laporan kondisi barang menunjukkan adanya perbedaan kondisi barang antara yang ada dalam laporan dengan kondisi di lapangan. Untuk meningkatkan efektivitas inventarisasi BMN pada Biro Kepegawaian dan Organisasi, penulis menyaranakan hal-hal sebagai berikut: (1) Aspek kebaruan KIB, menugaskan pengelola BMN untuk melengkapi kolom KIB yang masih kosong berdasarkan dokumen sumber. (2) Aspek kebaruan DBR, menugaskan pengelola BMN untuk menginput barang-barang sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan melalui sistem aplikasi kemudian mencetaknya dan menempelkannya pada setiap ruangan. (3) Aspek kebaruan laporan kondisi barang, menugaskan pengelola BMN untuk menyelesaikan draf Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) BMN serta konsultasi kepada Inspektorat Jenderal Kementerian LHK, Pengelola Barang, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk membuat rencana aksi penyelesaian BMN rusak berat dan BMN tidak ditemukan.