IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU PETA PADA SEKRETARIAT PKSP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Pemanfaatan implementasi Kebijakan Satu Peta pada Sekretariat PKSP Kemenko Perekonomian dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas dan keefesienan dalam instansi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada unit Keasdepan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi. Implementasi Kebijakan Satu Peta dilakukan guna mendapatkan dan menghasilkan data akurat sebagai bahan pertimbangan Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi sebagai penanggungjawab program Kebijakan Satu Peta. Pertimbangan ini dibutuhkan dalam implementasi kebijakan pada Sekretariat PKSP mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Satu Peta pada Sekretariat PKSP Kemenko Perekonomian. Adapun aspek penelitian yang diteliti yaitu isi kebijakan (Content Of Policy); dan lingkungan implementasi (Context Of Implementation). Metodologi penulis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Satu Peta pada Sekretariat PKSP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah a. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan implementasi Kebijakan Satu Peta sebagai berikut 1) Belum ada standar peta yang sama masing-masing K/L/Pemda dalam membuat peta tematik sesuai dengan kepentingannya; 2) Dalam kurun waktu dari tahun 2016 sampai 2019 belum selesai permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan. b. Strategi yang sebaiknya dikembangkan dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sebagai berikut 1) Upaya dalam penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan dilakukan dengan tahapan kompilasi, integrasi dan sinkronisasi; 2) Harus didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial. c. Isu-isu yang berkembang dalam penguatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sebagai berikut 1) Arahan strategis Presiden RI pada Rapat Terbatas tanggal 6 Februari 2020 menyetujui Revisi Perpres 9/2016; 2) Untuk kedepannya berkelanjutan pelaksanaan KSP dibutuhkan sumberdaya manusia yang menguasai di bidang informasi geospasial (IG) dan sumberdaya finansial. Penulis juga menyampaikan saran sebagai berikut : a. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan implementasi Kebijakan Satu Peta sebagai berikut 1) Belum ada peta standar yang sama sebaiknya masing-masing K/L/Pemda melakukan koordinasi dan komitmen yang baik dengan bekerja sama; 2) Masing-masing K/L/Pemda harus memiliki sumberdaya manusia yang mampu menguasai informasi geospasial agar peta yang dihasilkan berkualitas. b. Strategi yang sebaiknya dikembangkan dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sebagai berikut 1) Tahapan kompilasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai Perpres 9/2016 merupakan proses pelaksanaan program yang sudah berjalan dengan baik hanya saja masih adanya K/L/Pemda yang belum mampu penyajian data; 2) Harus ditingkatkan sumberdaya manusia pada masing-masing K/L/Pemda diadakan pendidikan dan pelatihan informasi geospasial dengan dukungan sumberdaya finansial. c. Isu-isu yang berkembang dalam penguatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sebagai berikut 1) Arahan strategis Presiden RI pada Rapat Terbatas tanggal 6 Februari 2020 menyetujui Revisi Perpres 9/2016 berarti program pelaksanaan rencana aksi dari 2020-2024 oleh karena itu dalam penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan sampai akhir tahun 2024 harus clear and clean; 2) Harus didukung sumberdaya manusia yang mampu menguasai informasi geospasial untuk kedepannya lebih banyak di setiap K/L/Pemda dan dukungan sumberdaya finansial yang memadai.