PROSEDUR PENANGANAN BARANG BUKTI ELEKTRONIK PADA TAHAP PENYIDIKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

Kemajuan teknologi dan informasi telah mengubah cara manusia berkomunikasi. Sebagai konsekuensinya adalah banyaknya tindak pidana termasuk tindak pidana korupsid dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi seperti adanya barang bukti elektronik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur penanganan barang bukti elektronik pada tahap penyidikan KPK RI. Sehingga penelitian ini nantinya akan menjelaskan apakah prosedur yang dilakukan oleh penyidik dan Pegawai Digital Forensic KPK sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomr 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga dapat rujukan bagi Aparat Penegak Hukum lainnya, seperti Kepolisian dan Kejaksaan dalam upaya pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa penelaahan dokumen. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian serta mengkajinya dengan kajian pustaka yang telah ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prosedur Penanganan Barang Bukti Elektronik Pada Tahap Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik dan berpedoman pada Hukum Acara Pidana. Selain Hukum Acara Pidana, Pegawai Digital Forensic juga berpedoman pada . ISO/IEC 27037:2014 Untuk itu penulis menyarankan Pegawai Digital Forensic difasilitasi pelatihanpelatihan secara berkala dalam rangka mengimbangi pesatnya kemajuan teknologi informasi.