MENDORONG OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TERINTEGRASI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BIDANG KEHUTANAN DI INDONESIA

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bidang kehutanan disebabkan karena peran pemerintah yang belum maksimal atau ketidakoptimalan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi disebabkan oleh pihakpihak yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan yang terintegrasi yang masih bekerja sendiri-sendiri. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan didahului pengisian kuesioner. Pengisian kuesioner yang telah disiapkan kepada responden berguna untuk menggali dan mengidentifikasi elemen-elemen yang berpengaruh terhadap keberhasilan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Hail kuesioner selanjutnya di scoring berdasarkan Teori Bardach (2012). Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada pihak yang ahli di bidang masing-masing. Setelah diketahui selanjunya dilakukan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakoptimalan sistem tata kelola pemerintahan yang terintegrasi disebabkan karena adanya ketidakpastian, kesalingtergantungan, dan kepemimpinan. Penelitian ini sesuai dengan Teori Tata Kelola Pemerintahan yang terintegrasi oleh Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012). Peran kepemimpinan fasiltatif juga menjadi faktor penentu keberhasilan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi