MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta)

Disertasi ini membahas Model Collaborative Governance Dalam Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme dengan Studi kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta. Terorisme merupakan sebuah permasalahan internasional yang didefinisikan sebagai tindakan pidana yang dimaksudkan untuk memprovokasi dan memberikan teror secara terbuka yang dilakukan oleh sekumpulan orang tertentu atau untuk tujuan politik tertentu. Diperlukan kolaborasi berbagai aktor untuk menangani terorisme. Bapas sebagai bagian dari pemasyarakatan memiliki fungsi untuk membimbing para klien teroris agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat. Kolaborasi pembimbingan klien tindak pidana teroris yang dilaksanakan Bapas dengan stakeholder belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa akar masalah yang menyebabkan tidak optimalnya kolaborasi pembimbingan klien tindak pidan terorisme, dan model collaborative governance yang tepat dalam pembimbingan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana responden utamanya adalah Petugas Bapas Kelas I Surakarta dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta mitra yang berkolaborasi dengan Bapas Kelas I Surakarta. Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa 1). Collaborative Governance pembimbingan klien tindak pidana terorisme di Bapas Kelas I Surakarta belum berjalan optimal disebabkan oleh beberapa faktor dianalisa menggunakan empat dimensi yakni Starting Condition, Collaborative Process, Facilitative Leadership, Institutional Design dan Outcome, berdasarkan model collaborative governance Ansell and Gash (2007). 2) Sedangkan untuk mengoptimalisasi kolaborasi pembimbingan klien teroris, peneliti menemukan model collaborative governance yang berbasis pada pengembangan model collaborative governance Ansel and Gash (2007). Model ini antara lain menawarkan kolaborasi pembimbingan yang dilaksanakan secara integratif yang dilaksanakan oleh multiaktor yang relevan, termasuk klien pemasyarakatan sendiri, didukung komunikasi multiarah oleh seluruh aktor yang berkolaborasi.