PENANGANAN OVERCROWDED MELALUI MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA RUMAH TAHANAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami overcrowded terbesar ke dua di Asia Tenggara. Overcrowded pada rutan dan lapas tersebut berdampak pada munculnya persoalan baru, antara lain tingginya angka pemenuhan kebutuhan hidup bagi narapidana dan tahanan, masalah kesehatan, peningkatan residivis, dan munculnya gangguan keamanan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan. Untuk menjawab hal tersebut, beberapa upaya telah dilakukan dengan harapan permasalahan overcrowded di Rutan dan Lapas dapat teratasi sebagaimana arah kebijakan pembangunan Pemasyarakatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Pemasyarakatan 2020-2024. Namun, faktanya tingkat kepadatan hunian terus meningkat. Berdasarkan hasil analisis pohon permasalahan, dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah pada kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menangani overcrowded di Rutan dan Lapas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab penanganan overcrowded melalui colaboratif governance pada rutan dan lapas saat ini yang belum optimal dan kemudian memberikan solusi melalui model terhadap penanganan overcrowded melalui colaboratif governance pada Rutan dan Lapas. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mix method) dengan desain Convergent Parallel Design dimana penelitian kualitatif dan kuantitatif dilakukan secara bersamaan yang kemudian dilakukan triangulasi untuk memperoleh kesimpulan. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan studi dokumen, observasi dan wawancara yang kemudian diolah dengan cara kodefikasi sementara pengumpulan data kuantitatif dilakukan melului survei dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif rata-rata. Menggunakan teori kolaboratif governance dari Emerson, dkk, ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan pada dinamika kolaborasi dalam penanganan lapas rutan dalam 3 domain yang di analisis yaitu principled engagement shared motivation dan capacity for joint action. Terakhir, sebagai rekomendasi telah dibuat model baru terhadap penanganan overcrowded melalui colaboratif governance pada rutan dan lapas dengan metode kolaborasi hexa helix yang membagi stakeholder menjadi pemerintah, universitas (akademisi), lembaga masyarakat, bisnis, media dan internasional.