PERAN BAKAMLA DALAM PENANGANAN KEAMANAN LAUT DI ZONA MARITIM BARAT

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan penanganan keamanan di perairan laut Indonesia khususnya di zona maritim barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen, wawancara, dan observasi. Dalam hal ini penulis melakukan observasi terhadap masih rendahnya keamanan laut di zona maritim barat dengan beberapa kali mengikuti dan mendampingi kegiatan pimpinan di zona maritim barat, serta melakukan wawancara terhadap key informant yang semuanya pernah tugas di batam khususnya serta membaca laporan atau jurnal yang dilaporkan kepada pimpinan di Bakamla pusat. Hasil penelitian ini menemukan permasalahan permasalahan bahwa peran Badan Keamanan Laut belum efektif dan keamanan laut di zona maritim barat masih rendah di karenakan, dalam melaksanakan penanganan keamanan di perairan laut Indonesia, yang dilaksanankan oleh Badan Keamanan Laut selama tahun anggaran 2021 dikarenakan adanya pemotongan anggaran oleh pemerintah. Bila dibandingkan dengan kompleksitas tuntutan dan tantangan keamanan dan keselamatan perairan laut Indonesia yang luasnya mencapai lebih kurang 5,8 juta km2 dengan kondisi geografis negara kepulauan yang terdiri dari 17.054 pulau, maka peran badan keamanan laut dalam melaksanakan penanganan keamanan di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia perlu ditingkatkan. Konsep baru yang didapat dari analisis peran badan keamanan laut dalam melaksanakan keamanan laut di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia tidak bisa dilakukan sendiri harus bersama sama dengan stakeholder yang mempunyai wewenang di laut serta anggaran yang cukup dari APBN untuk memperkuat armada kapal patroli bakamla bertambah dan dapat beroperasi dengan baik di dukung oleh anggaran yang memadai semua itu untuk menjaga keamanan perairan dan dilaut dan wilayah yuridiksi Indonesia. Serta dengan Good Maritime governance dalam hal ini yakni kerjasama antar stakeholder dengan kata lain semua pemanggku kepentingan yang berwenang di laut, khususnya di wilayah kerja kantor bakamla zona maritim barat, menjadi poin penting dan menjadi perhatiandalama rangka mewujudkan peran Bakamla dalam penanganan keamanan laut dengan melakukan patroli ke daerah rawan yang sering kali terjadinya pelanggaran tindak pidana di laut guna terciptanya good maritime governace.