Analisis Pemenuhan 17 Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian dan Lembaga

Pemenuhan 17 standar LPSE merupakan sebuah wujud komitmen dari masingmasing Kementerian dan Lembaga dalam penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh LKPP selaku instansi Pembina LPSE. Dari total 62 LPSE yang dikelola oleh Kementerian dan Lembaga baru 25 LPSE Kementerian dan Lembaga yang memenuhi 17 standar LPSE yang dengan kata lain LPSE Kementerian dan Lembaga lainnya belum sepenuhnya mendapatkan verifikasi penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik dari LKPP. Pemenuhan 17 standar LPSE menjadi indikator penting untuk reformasi birokrasi, penilaian indeks tata kelola pengadaan, dan kematangan UKPBJ level proaktif. Penelitian ini menggunakan teori pelayanan publik, implementasi, faktor pendukung, faktor penghambat, strategi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif Kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa pemenuhan 17 standar LPSE pada LPSE Kementerian dan Lembaga bagi LPSE Kementerian dan Lembaga yang sudah memenuhi dan belum memenuhi 17 Standar LPSE agar dapat mengetahui terkait impelentasi dari 17 standar pada LPSE Kementerian dan Lembaga yang sudah maupun belum memenuhi 17 standar, faktor pendukung dan penghambat pemenuhan 17 standar LPSE, strategi pemenuhan 17 standar LPSE pada LPSE K/L yang sudah memenuhi 17 standar diharapkan LPSE yang belum memenuhi 17 standar LPSE dapat segera memenuhi guna peningkatan pelayanan publik yang terverifikasi yang diselenggarakan oleh masing-masing LPSE Kementerian dan Lembaga maupun LKPP selaku instansi pembina LPSE yang melakukan pelayanan terhadap LPSE K/L dengan harapan terwujudnya penyelenggaraan pengadaan secara elektronik yang baik. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan terkait dengan pemenuhan 17 standar LPSE pada LPSE Kementerian dan Lembaga, ditemukan bahwa impelementasi dari yang sudah dan belum memenuhi 17 standar terjadi kesenjangan dalam penyelenggaraannya terutama dalam kurang perhatiannya atas penyelenggaraan layanan yang diselenggarakan oleh LPSE yang belum memenuhi 17 standar. Faktor pendukung pemenuhan 17 standar viii yang ditemukan pada penelitian, sifatnya cenderung beririsan antara yang dialami oleh LPSE satu dengan LPSE lainnya, sedangkan untuk faktor penghambat yang dialami LPSE Kementerian dan Lembaga cenderung beragam mulai dari pihak internal, eksternal, serta bencana yang tidak terduga. Strategi pemenuhan yang dilakukan dalam pemenuhan cenderung sama antara strategi yang dilakukan oleh LPSE Kementerian dan Lembaga satu dengan LPSE Kementerian dan Lembaga lainnya. Pemenuhan 17 standar LPSE. Dengan penelitian ini diharapkan masing-masing LPSE Kementerian dan Lembaga yang sudah memenuhi 17 standar LPSE dapat meningkatkan kapabilitas dalam penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik, bagi LPSE Kementerian dan Lembaga yang belum memenuhi 17 standar, diharapkan segera melakukan penyusunan dokumen standar dan menggunakan strategi yang sudah dilakukan oleh LPSE Kementerian dan Lembaga yang sudah memenuhi 17 Standar LPSE, sehingga meningkatnya presentase LPSE Kementerian dan Lembaga yang memenuhi 17 standar yang artinya meningkatnya pelayanan pengadaan secara elektronik yang terverifikasi 17 standar dari LKPP serta peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh LKPP bagi LPSE Kementerian dan Lembaga.