Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum di Sekretariat Jenderal MPR RI

Kebijakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pelayanan publik dengan pemanfaatan TIK dalam penyediaan sumber data dan informasi. JDIH merupakan sistem yang terpadu, teratur dan berkesinambungan yang memanfaatkan kerjasama dan bahan dokumentasi hukum untuk dapat memberikan kesempatan kepada publik mengakses sumber informasi hukum secara singkat, jelas, mudah dan lengkap. Setjen MPR RI sebagai sebuah sekretariat lembaga negara dan supporting system bagi Majelis adalah salah satu anggota JDIH Nasional. Namun sejak dibentuk tahun 2018 hingga sekarang masih belum dapat mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik. Terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan JDIH ini. Artikel ini akan membahas tentang mengapa implementasi kebijakan pengelolaan JDIH di Setjen MPR RI masih belum berjalan sesuai yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan model Edward III dan Grindle sebagai pisau analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah bahwa faktor kurangnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia pengelola, tidak adanya SOP, kurangnya sosialisasi JDIH, tidak dilakukannya pengembangan infrastruktur aplikasi website dan tidak adanya evaluasi internal adalah beberapa kendala dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan pemikiran mengenai langkah-langkah kebijakan peningkatan pengelolaan JDIH di Setjen MPR RI kedepan.