Kebijakan Satu Peta Dalam Rangka Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor

Konflik tumpang tindih pemanfaatan ruang pada Kabupaten Bogor telah ditetapkan Peta Indikasi Tumpang Tindih IGT (PITTI) sebesar 13,2% atau 29.204 hektar. Konflik tersebut dilatar belakangi adanya dua perizinan pada ruang yang sama sehingga terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang, standar peta yang tidak sama antara Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat sehingga tidak sinkron dan kurangnya keterbukaan informasi terkait pemanfaatan ruang antara Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bogor. Dengan arahan strategis dari Presiden yaitu Perpres 23/2021 dan PP 43/2021 sebagai dasar hukum untuk penyelesaiannya. Regulasi tersebut memiliki tujuan satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menyusun strategi percepatan implementasi KSP dalam rangka penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor yang belum optimal. Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif karena permasalahan yang terjadi membutuhkan penyelesaian yang telah ditentukan studi kasus yang harus urgen diselesaikan. Dalam penelitian untuk mencari data dengan cara mengadakan FGD, wawancara mendalam dan telaah dokumen. Dengan metode penelitian pendekatan kualitatif harus dirumuskan permasalahannya yang terjadi yaitu mengapa pelaksanaan percepatan implementasi KSP di Kabupaten Bogor belum optimal dan bagaimana strategi dalam pelaksanaan percepatan implementasi KSP di Kabupaten Bogor. Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut peneliti melakukan kegiatan FGD, wawancara dan telaah dokumen agar data yang diperoleh dapat memperkuat penelitian. Dari hasil penelitian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang yang terjadi pada Kabupaten Bogor dengan menggunakan faktor-faktor pada teori Van Meter dan Van Horn (1975) agar dapat diketahui belum optimalnya implementasi KSP serta langkah strategi yang akan ditempuh agar kebijakan dapat berjalan secara optimal.