Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan Dalam Mendukung Pembangunan Desa Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP dan PA) mengeluarkan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan melalui Program Prioritas Nasional 2020-2024 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan perempuan potensial perdesaan melalui pelatihan kepemimpinan perempuan, pada penelitian ini dipilih lokus di Provinsi NTB yaitu di dua wilayah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perbandingan studi kasus, serta teknik mengumpulkan data melalui teknik pengamatan, wawancara, juga telaah dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian evaluasi terhadap tingkat kinerja kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan program ini sudah dijalankan dengan cukup baik dan dapat dilanjutkan, namun begitu masih ada catatan yang menjadi kekurangan dan kelemahan dalam program ini, masih ditemukan permasalahan terkait efektivitas koordinasi, kolaborasi, serta komunikasi antar pihak terutama pada pemerintah daerah. Selain itu, masih kurang efisiennya sumberdaya anggaran dan sumberdaya manusia. Selain itu ditemukan juga masalah perbandingan dua wilayah terkait tidak efektif dan responsivenya hasil dari persiapan dan pelatihan di Lombok Utara, hasil yang sama dalam tahap pendampingan paska pelatihan bahwa peserta Lombok Utara dinilai kurang efektif, serta ditemukan juga kurang efektivitasnya pada tahap monitoring dan evaluasi kebijakan tersebut dilaksanakan. Penelitian dilakukan menggunakan teori evaluasi kebijakan william Dunn. Hasil Penelitian menyimpulkan evaluasi kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan yang paling tepat diterapkan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Alternatif Kebijakan Tim Manajemen Kolaborasi. Alternatif Kebijakan ini menekankan pada konsep kolaborasi antar pihak yang dapat bekerjasama secara efektif dalam konteks formal dan bersifat regular. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, dan monitoring evaluasi agar lebih efektif, efisien, dan responsive sehingga mampu mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri.