EVALUASI KEBIJAKAN WFH/WFO DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan sistem kerja WFH/WFO terhadap pelayanan publik di DPMPTSP dan BKD DKI Jakarta selama pandemi Covid-19. Hasil evaluasi ini diharapkan 1) dapat memberikan masukan terkait perbaikan kebijakan ke depan; 2) memberikan informasi maupun skema dalam menerapkan kebijakan flexi work arrangement pasca pandemi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus berdasarkan banyaknya karakteristik yang sama antara DPMPTSP dan BKD DKI Jakarta. Menggunakan indikator penelitian yang meliputi efektivitas, efisien, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data diantaranya wawancara, FGD, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan analisa peneliti melakukan pengamatan, telaah atas dokumen, dan melakukan koding dari hasil wawancara dan FGD dengan seluruh informan. Walaupun diberlakukan kebijakan WFH/WFO dalam upaya miminimalisir dampak dari pandemi Covid-19, tetapi pelayanan publik di kedua organisasi tersebut tetap berjalan. Walaupun demikian, derajat evaluasi dari tingkat kepuasan pengguna layanan berbeda. Strategi yang dilakukan oleh instansi pemerintah ialah dengan melakukan inovasi dalam pelayanan publik, yang memanfaatkan teknologi informasi. Regulasi ini juga menjadi pemicu dalam akselerasi penerapan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan. Walaupun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala seperti jaringan, penguasaan teknologi informasi, dan keterbatasan SDM yang menguasai teknologi informasi. Setidaknya terdapat empat hal yang perlu menjadi perhatian diantaranya 1) Perbaikan jaringan/server untuk layanan digital; 2) Ketersediaan layanan informasi terkait progres layanan yang diberikan; 3) Literasi digital bagi petugas layanan; dan 4) akselerasi implementasi Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.