PENERAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LEMDIKLAT POLRI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan serta menganalisis indikator yang menjadi penghambat dalam penerapan pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lemdiklat Polri (Analisis Ketersesuaian dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia). Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan metode deskriptif kualitatif, dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi partisipasif dan telaah dokumen. Studi ini mengambil lokasi penelitian di Lemdiklat Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tunjangan kinerja di Lemdiklat Polri belum sesuai dengan Perkap Nomor 7 Tahun 2020. Pemberian tunjangan kinerja di Lemdiklat Polri hanya didasarkan pada bukti kehadiran, kedisiplinan dan kelas jabatan personel. Seyogyanya, tujuan pemberian tunjangan kinerja adalah untuk memotivasi pegawai dan meningkatkan produktivitas dalam menggunakan semua upaya dan dedikasi mereka dalam melaksanakan pekerjaan demi tercapainya tujuan organisasi. Sebagai upaya menyesuaikan pemberian tunjangan kinerja dengan Perkap Kapolri Nomor 7 Tahun 2020, maka disusunlah model baru dalam pemberian kinerja bagi PNS di Lemdiklat Polri agar lebih efektif, efisien dan akuntabel.