Model Sistem Pembayaran Non-Tunai pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Untuk mendorong terciptanya pelaksanaan APBN yang efektif dan efsien, dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka mekanisme pembayaran dalam proses pelaksanaan APBN harus dilakukan penyederhanaan namun modern dengan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin optimal. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan perubahan perilaku belanja terutama terkait dengan penggunaan mekanisme Uang Persediaan yang berangsur-angsur bergeser dari sepenuhnya menggunakan dana tunai ke sistem non-tunai melalui implementasi pembayaran digital seperti Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Cash Management System Virtual Account (CMS VA). Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan masih rendahnya implementasi sistem pembayaran non-tunai berupa KKP dan CMS VA di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, serta menemukan model yang dapat mengoptimalkannya. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus karena berupaya memusatkan diri secara intensif pada suatu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus, serta tidak dapat digeneralisasi karena hasil dari penelitian ini hanya berlaku bagi kasus yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen pimpinan merupakan faktor yang paling memengaruhi implementasi sistem pembayaran non-tunai, dan juga menentukan pengaruh faktor lain seperti faktor sumber daya manusia, ketersediaan SOP, mekanisme reward and punishment, serta keterlibatan pihak Bank terhadap penggunaan KKP maupun CMS VA. Satker harus bersinergi dengan pihak-pihak lainnya agar dalam setiap tahapan implementasi yang dimulai sejak tahap penandatanganan kerjasama antara Satker dengan pihak Bank, penerbitan dan penyerahan instrumen, transaksi penggunaan dan pertanggungjawaban, hingga tahap pengawasan dan monitoring evaluasi dapat berjalan dengan semakin baik sehingga dapat berdampak optimal pada implementasi sistem pembayaran non-tunai di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.