IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN NELAYAN PELINTAS BATAS NEGARA DI WILAYAH KERJA STASIUN PSDKP BELAWAN

Nelayan pelintas batas negara menjadi isu penting dalam pembangunan kelautan dan perikanan khususnya di wilayah perbatasan. Untuk menangani permasalahan tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2016. Penelitian ini fokus untuk menjawab penerapan peraturan Menteri tersebut dengan lokasi di Stasiun PSDKP Belawan, Sumatera Utara yang belum optimal, dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan. Hasil penelitian adalah belum tercapainya seluruh aspek model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn sebagai pengukur keberhasilan dari penerapan Permen KP Nomor 39/PERMEN-KP/2016 yang disebabkan standar dan tujuan kebijakan belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan, keterbatasan anggaran, dan lingkungan eksternal ekonomi, sosial dan politik. Rekomendasi yang diberikan antara lain merevisi Permen KP Nomor 39/PERMENKP/2016, memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi nelayan pelintas batas negara, memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak nelayan, peningkatan anggaran, sinergi operasi pengawasan di laut antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, POLRI, TNI AL untuk mencegah terjadinya nelayan pelintas batas negara, membangun secara terintegrasi di lokasi nelayan pelintas batas dengan model Kampung Nelayan Modern.