Strategi Peningkatan Program Gerakan Nasional Penyelematan Sumber Daya Alam dalam Penataan Perizinan Kelapa Sawit di Indonesia

Penelitian ini mendeskripsikan tentang strategi peningkatan program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) dalam Penataan Perizinan Kelapa Sawit di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pelaksanaan program GNPSDA dalam penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia. Melalui pendekatan implementasi kebijakan model Grindle dengan menambahkan variabel eksogen pengembangan analisis kelembagaan (institusional analysis development), peneliti menggali informasi dan data melaluai wawancara mendalam terhadap informan kunci yang terlibat dalam pelaksaan GNPSDA yang terdiri dari unsur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pertanian dan Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat, akademisi, cso, dan lembaga mitra pembangunan serta telaah dokumen dan data spasial untuk merumuskan strategi peningkatan program GNPSDA dalam penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia. Hasil temuan penelitian menyebutkan faktor isi kebijakan yang meliputi kepentingan yang mempengaruhi (interest affected), jenis manfaat (type of benefit), derajat perubahan yang ingin dicapai (extent of change envisioned), letak pengambilan kebijakan (site of decision making), pelaksana program (program implementors), sumberdaya (resources commited); faktor konteks implementasi kebijakan yang meliputi kekuasaan, kepentingan dan startegi para aktor (power, interest, and strategy of actors involved), kelembagaan dan karakteristik rezim (institusion and regime characteristic), dan kepatuhan dan daya tanggap (compliance and responsiveness); serta faktor eksogen IAD yang terdiri dari karakteristik biofisik kelapa sawit, dan atribut komunitas; memiliki peran dalam penguatan dan pelemahan pelaksanaan program GNPSDA dalam penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia. Fakor kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor dan faktor kelembagaan dan karateristik rezim merupakan faktor kritikal dalam pelaksanaan program, karena selain dapat mempengaruhi faktor lain, juga paling menentukan keberhasilan pelaksanaan program GNPSDA dalam penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia. Untuk peningkatan pelaksaan program GNPSDA ke depan penelitian menyarankan: 1) penguatan program GNPSDA dengan mangadopsi program atau kerangka kerja program GNPSDA ke dalam kebijakan nasional sehingga mengikat komitmen kelembagaan dan sumber daya lintas rezim; 2) penguatan kapasitas kelembagaan pelaksana program, dengan mempertimbangkan pembentukan Dewan Perkelapasawitan Indonesia sebagai indenpent regulatory body yang mengelola komoditas kelapa sawit dari hulu hingga hilir; 3) penguatan transparansi dan partisipasi publik untuk mengatasi state capture corruption dalam penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia. Sebagai sebuah kerangka kerja, strategi diarahkan kepada pencapaian enam sasaran utama GNPSDA dalam penataan perizinan kelapa sawit yang dibagi ke dalam strategi yang sifatnya taktis, strategis, dan sistematis. Taktis diarahkan untuk menjadi katalis dalam mengurai dan menyelesaikan permasalahan perizinan sawit yang aktual dalam jangka pendek. Strategis diarahkan untuk membangun sistem pengendalian korupsi dalam perizinan sawit di Indonesia. Sedangkan sistematis secara komprehensif diarahkan untuk membenahi tata kelola perizinan sawit di Indonesia. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak melakukan analisis kausalitas antar variabel sehingga berimplikasi pada kedalaman analisis penelitian; mengandalkan data dan informasi dari hasil wawancara informan dan telaah dokumen sehingga berimplikasi pada potensi subyektifitas dalam interpretasi data; serta keterbatasan jumlah informan yang diwawancara sehingga mengurangi tingkat komprehensifitas sudut pandang penelitian. Untuk pengembangan penelitian kedepan perlu dilakukan tracing variabel, menambah informan kunci dan sumber data lain untuk kedalaman dan keluasan analisis penelitian.