IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA KEPENDUDUKAN DI BADAN PUSAT STATISTIK DAN DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Terdapat tumpang tindih kebijakan antara Undang-undang Statistik No.16 Tahun 1997 dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013. Perbedaan data Badan Pusat Statistik dengan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menimbulkan kebingungan bagi pengguna data. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dari konten dan konteksnya tidak berjalan optimal dan menyususun strategi dalam rangka perbaikan implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dengan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Pembahasan ini mengenai bagaimana implementasi kebijakan satu data kependudukan dari konten dan konteksnya dalam pandangan Merilee S. Grindle. Hasil penelitian menemukan bahwa berdasarkan content of policy (isi Kebijakan) dan Konteks Implementasi Kebijakan (Context of Implementation) factor yang mempengaruhi implementasi kebijakan satu data kependudukan yang menyebabkan implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tidak berjalan optimal, hal tersebut dikarenakan adanya factor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan satu data kependudukan adalah factor derajat perubahan yang di inginkan. Kesimpulan: Pelaksanaan proses implementasi kebijakan satu data kependudukan antara Badan Pusat Statistik dengan Dukcapil sudah berjalan namun belum berjalan secara optimal butuh proses panjang. Untuk mewujudkan satu data kependudukan, perlu direkomendasikan sebagai berikut: Membuat Peraturan Presiden baru tentang satu data kependudukan, dengan adanya payung hukum yang belum ada atau masih dianggap kurang kuat dalam memayungi koodinasi pertukaran data kependudukan dan sebagainya, termasuk nanti bagaimana sistem berbagi pakainya itu juga belum ada. Regulasi baru atau Peraturan Presiden baru ini nantinya sebagai payung hukum yang menaungi kebijakan satu data kependudukan mengatur penyelenggaraan tata kelola data, yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.