Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Studi Kasus Pemindahtanganan Barang Hibah Luar Negeri)

Pelaksanaan pemindahtanganan barang hibah luar negeri ini merupakan bagian dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang baru pertama kali dilakukan pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencakup proses legal audit, inventarisasi aset, pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA), dan optimalisasi aset sesuai dengan sumber teori Siregar (2004). Fokus penelitian ini yaitu penerimaan hibah dari State Secretariat for Economic Affairs of The Swiss Confederation (SECO) untuk Proyek Renewable Energy Skills Development (RESD). Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Adapun metode wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur dibantu dengan menggunakan pedoman wawancara serta pendekatan dalam menentukan informan kunci adalah dengan purposive, karena peneliti sudah mengetahui orang-orang yang akan diwawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahtanganan barang hibah luar negeri di Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun ditemukan kendala dalam pelaksanaannya yaitu terkait pencatatan pada aplikasi SAKTI yang menyebabkan ketidaksesuaian akun pendapatan serta sulitnya menentukan lokasi penempatan barang hibah tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pemindahtanganan barang hibah luar negeri ini telah sesuai dengan peraturan, namun perlu peningkatan pemahaman terkait penerimaan barang hibah ini dan diakuinya sebagai pendapatan BLU tanpa perlu persetujuan dari KPPN. Rekomendasi peneliti yaitu perlunya koordinasi lebih intensif dengan Pengguna Barang Sekjen KESDM dan Pengelola Barang DJKN Kementerian sehingga memudahkan analisis BMN dalam proses pemindahtanganan barang hibah luar negeri ini.