TATA KELOLA KOLABORATIF PENGEMBANGAN PARIWISATA LIKUPANG, KABUPATEN MINAHASA UTARA

Pengembangan destinasi pariwisata merupakan rangkaian pembangunan multisektor dan multiaktor sehingga dibutuhkan tata kelola kolaboratif lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama serta memberi dampak bagi perekonomian masyarakat dan pengembangan wilayah. Penelitian ini fokus menjawab pertanyaan (1) mengapa kerja sama lintas sektor antara pemerintah dan aktor nonpemerintah dalam pengembangan pariwisata Likupang belum maksimal dan (2) bagaimana model tata kelola kolaboratif pengembangan pariwisata Likupang. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan dalam penelitian yang mengambil lokus di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara. Data primer diperoleh dengan wawancara mendalam pada delapan key informan. Pengembangan pariwisata Likupang melibatkan aktor pemerintah dan nonpemerintah. Model tata kelola kolaboratif pengembangan pariwisata Likupang berfokus pada proses kolaborasi sebagai inti kemitraan. Bagaimana kolaborasi berlangsung, siapa saja pesertanya, pembagian tugas dan kewenangan, serta tata cara monitoring, evaluasi, dan pelaporan harus secara jelas dan dapat dipahami semua pihak. Legalitas kelembagaan dapat memperjelas pembagian tugas sehingga setiap pihak akan ikut berkontribusi atas pencapaian target kemitraan.