Tata Kelola Kelembagaan Penyertaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara

Tata kelola kelembagaan penyertaan modal negara pada BUMN dalam perspektif kebijakan pembangunan merupakan sebuah pendekatan konseptual dalam mendorong pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien. Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan pembangunan dapat tercapai guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan secara inklusif. Peran strategis BUMN sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Miliki Negara, selain menjadi entitas ekonomi yang berkontribusi terhadap penerimaan negara, juga merupakan bagian dari agen pembangunan (agent of development). Penugasan pemerintah kepada BUMN dalam bentuk projek strategis nasional (PSN) dimaksudkan agar terjadi akselerasi pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan ekonomi dan penguatan di sektor strategis lainya meliputi bidang industri dan kemudahan distribusi kegiatan logistik,sebagai salah satu prasyarat dalam memperkuat daya saing industri nasional. Penyertaan dan pengelolaan modal negara pada BUMN belum optimal karena menghadapi berbagai tantangan, seperti biaya operasional yang masih tinggi serta kasus-kasus korupsi yang melilit BUMN seperti PT Waskita Karya. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan menjawab dua pertanyaan utama: (1) Mengapa alokasi PMN pada BUMN belum ideal dalam konteks kelembagaan, serta (2) Bagaimana model tata kelola PMN yang optimal, memenuhi aspek kepublikan dalam konteks penugasan pemerintah, melalui studi kasus pada tiga BUMN yang mendapatkan PMN yaitu: PT PLN Persero, PT Hutama Karya, dan PT Waskita Karya. Adapun teori yang digunakan antara lain Good Corporate Governance (GCG) melalui pendekatan siklus transparansi, akuntabilitas dan pertanggung jawaban: OECD, World Bank (2021) . Temuan dalam disertasi ini menunjukkan bahwa efektivitas PMN bergantung pada kualitas tata kelola internal. Selain itu aspek perencanaan dan efisiensi menjadi variabel pendukung dalam memperkuat ekosistem pengelolaan PMN yang lebih efektif. Profitabilitas dan efisiensi operasional bervariasi. PT PLN Persero dapat memanfaatkan PMN untuk proyek pembangunan listrik pedesaan dengan tingkat elektrifikasi nasional, hingga tahun 2024 mencapai 99.83 persen. PT Hutama Karya dengan pendekatan tata kelolanya, dapat menjalankan kegiatan pembangunan sektor strategis jalan tol trans sumatera guna mendukung konektivitas ekonomi, sementara PT Waskita Karya mendapatkan mandat melalui penugasan pemerintah malalui pembangunan jalan tol trans jawa. Efektifitas pengelolaan PMN selain memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan pertanggung jawaban melalui pendekatan teori Good Corporate Governance (GCG), sebagai upaya meningkatkan komitmen dalam memenuhi pelaksanaan pengelolaan PMN. Pendekatan perencanaan dalam konteks administrasi pembangunan juga menjadi salah variabel penting memenuhi efektivitas pembangunan.