Model Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Pembudi Daya Ikan di Kabupaten Banyumas

Disertasi ini mengkaji penerapan dan pengembangan model collaborative governance dalam upaya pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh besarnya potensi perikanan budi daya di Indonesia (17,91 juta hektar) yang belum diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pembudi daya ikan secara signifikan (NTPi 105,4). Berbagai program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah melalui bantuan sarana prasarana, pelatihan, penyuluhan, akses permodalan, dan penguatan kelembagaan belum sepenuhnya memberikan dampak optimal. Salah satu faktor utama yang diidentifikasi adalah belum berjalannya collaborative governance secara efektif dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis faktor-faktor penyebab belum optimalnya collaborative governance dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas, dan (2) merumuskan model pengembangan collaborative governance yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan pembudi daya ikan. Kerangka analisis penelitian menggunakan teori collaborative governance Ansell dan Gash, yang mencakup dimensi starting conditions, institutional design, collaborative process, facilitative leadership, dan outcomes. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, observasi lapangan, serta telaah dokumen kebijakan dan program pemberdayaan. Penelitian ini melibatkan berbagai aktor dalam kerangka pentaheliks, yaitu pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku usaha/perbankan, komunitas pembudi daya ikan, serta media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan di Kabupaten Banyumas belum optimal. Beberapa faktor penyebab utamanya meliputi: ketidakseimbangan sumber daya dan kapasitas antar aktor, rendahnya tingkat kepercayaan dan pemahaman bersama, desain kelembagaan kolaborasi yang belum jelas dan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi, lemahnya kepemimpinan fasilitatif dalam mengoordinasikan aktor lintas sektor, serta terbatasnya partisipasi aktif pembudi daya ikan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Selain itu, program-program pemberdayaan cenderung bersifat top-down, kurang berbasis kebutuhan lokal, dan belum diikuti dengan pendampingan berkelanjutan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan model baru collaborative governance dalam pemberdayaan masyarakat pembudi daya ikan yang menekankan pada penguatan peran aktor pentaheliks secara seimbang, peningkatan kapasitas dan literasi pembudi daya ikan, penguatan kelembagaan kolaboratif yang formal dan adaptif, kepemimpinan fasilitatif yang inklusif, serta integrasi program pemberdayaan dari hulu hingga hilir. Model ini juga menempatkan pembudi daya ikan sebagai subjek utama pemberdayaan, bukan sekadar objek penerima bantuan. Disertasi ini memberikan kontribusi teoretis berupa pengayaan kajian collaborative governance dalam konteks administrasi pembangunan, khususnya pada sektor perikanan budi daya. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merancang kebijakan dan program pemberdayaan pembudi daya ikan yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung ketahanan pangan nasional.