IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2022 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PENYANDANG DISABILITAS KECAMATAN MENTENG, JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA

Pemerintah Daerah memiliki peran menjadi pelindung atas terpenuhinya lapangan pekerjaan bagi Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas. Adanya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dapat menjamin posisi Penyandang Disabilitas sebagai warga DKI Jakarta. Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama tanpa ada perbedaaan. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Thomas B. Smith yang terdiri dari 1) kebijakan ideal, 2) sasaran kelompok, 3) badan pelaksana, 4) faktor lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil capaian atau adanya bentuk nyata (real) dari Implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Bagi Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari pelaksanaannya bagi masyarakat sudah berjalan dengan baik, akan tetapi jika dilihat dari pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut bagi Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas belum dapat terimplementasi karena baik di Kecamatan Meteng maupun Pemerintah Kota Wilayah Admninistrasi belum ada pegawai penyandang disabilitas. Saran dari penelitian ini adalah: 1) Diusulkannya formasi jabatan fungsional khusus penyandang disabilitas di Pemerintah Kota Wilayah Administrasi Jakarta Pusat maupun Kecamatan Menteng, 2) Disediakannya pelatihan bahasa isyarat bagi jabatan fungsional di Pemerintah Kota Wilayah Administrasi Jakarta Pusat yang bertugas memberikan pelayanan langsung bagi penyandang disabilitas, dan 3) Dibentuknya ruang diskusi terbuka bagi komunitas atau persatun penyadang disabilitas khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Hal ini digunakan sebagai ruang mendengarkan dan mendapatkan informasi terbaru di masyarakat tentang penyandang disabilitas.