REKRUTMEN BERBASIS KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH NON APARATUR SIPIL NEGARA (PPNASN) PADA BAGIAN PENGAMANAN DALAM (PAMDAL) SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sistem pengamanan dan tingkat pengamanan yang ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 51/PIMP/III/2008-2009 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keamanan di Komplek Perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, merupakan Standard Operating Prosedure (SOP) yang selama ini dilaksanakan. Sistem pengamanan yang diterapkan adalah sistem pengamanan zonasi dengan tingkat pengamanan Very Important Person (VIP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan mendasar pada rekrutmen yang telah dilaksankan, dan selanjutnya menemukan pola rekrutmen baru guna mendapatkan calon personel Pengamanan Dalam Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara yang mempunyai kompetensi seuai dengan dinamika pengamanan yang terus berkembang. Metode penelitian yang diambil adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, dimana data yang diambil berasal dari tiga sumber, yaitu hasil wawancara dengan key informant sebanyak 14 informant, pengamatan di lapangan dan melakukan telaahan dokumen yang berkaitan dengan rekrutmen personel Pamdal Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara yang telah dilaksanakan sebelumnya. Hasil penelitian telah menggambarkan bahwa, penyebab belum optimalnya kinerja personel Pamdal Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara kerena tidak adanya Standard Operating Procedure seleksi, tidak adanya keterbukaan, dan belum ada pola rekrutmen yang baku, sehingga hal ini berpotensi terjadi penyimpangan dalam peroses rekrutmen itu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan, bahwa pola rekrutmen yang direkomendasikan guna mendapatkan personel Pengamana Dalam Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara yang berkompetensi, rekrutmen dilaksanakan dengan melibatkan tim ahli yang berasal dari ekternal, dimana tim tersebut merupakan satu kesatuan dengan tim yang berasal dari internal Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selain itu hal yang paling penting dalam sebuah rekrutmen adalah, harus adanya standar kompetensi yang jelas, dalam setiap pelaksanaannya. Dengan melaksanakan rekrutmen dengan pola jelas, melibatkan pihak ekternal, proses dilaksanakan secara terbuka dan transparan, diharapkan akan memberikan hasil yang objektif berdasarkan standar kompetensi personel yang dibutuhkan.