STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH JAWA BARAT DALAM PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor atau variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap peningkatan profesionalitas PNS dan menerapkan pengembangan model strategi untuk meningkatkan profesionalitas PNS di satker SSDM Polri dengan menggunakan konsep teori Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis dari Noe, Dkk. Metode yang digunakan adalah metodologi mix method. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara serta telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan (1) faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap peningkatan profesionalitas PNS di satker SSDM Polri adalah aspek desain pekerjaan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, kompensasi, manajemen performance dan employee relations yang belum dilakukan secara optimal. (2) Model strategi untuk meningkatkan profesionalitas PNS di satker SSDM Polri yang terbentuk didasarkan oleh 4 (empat) kegiatan yang terpenting yaitu kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan dan kegiatan evaluasi serta pemberian kompensasi pangkat dan jabatan. Tujuan Penelitian menjelaskan bagaimana evaluasi Bawaslu dalam program pengawasan partisipatif yang telah dijalankan, menjelaskan kolaborasi Bawaslu dengan Lembaga Negara dalam mewujudkan pengawasan partisipatif dan menjelaskan strategi pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu kedepannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan instrument penelitian diantaranya wawancara dengan 17 key informant, Observasi lapangan dengan melakukan pengamatan langsung mencakup wilayah Jawa Barat dan telaah dokumen sebagai data dukung dalam penyempurnaan data. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Program Pengawasan Partisipatif yang dilaksanakan Bawaslu belum optimal terbukti dari masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan dalam melaporkan dugaan pelanggaran, sementara pelanggaran pemilu kedepannya semakin massif. Sehingga membutuhkan strategi dan kolaborasi dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat.