ANALISIS PENEMPATAN PEGAWAI PEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, BIRO UMUM, SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa penempatan bagi pegawai Pemangku Jabatan Fungsional Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Unit Kerja Biro Umum tidak dilakukan sesuai kapasitasnya. Hal ini terjadi karena belum adanya persiapan yang baik dalam proses penyetaraan jabatan. Penelitian ini bertujuan agar dapat mendeskripsikan kesesuaian tugas pokok dan fungsi serta menyusun strategi penempatan yang sesuai dengan Jabatan Fungsional Bidang PUPR yang diembannya, sehingga bisa bekerja dengan optimal dan mendapatkan angka kredit yang tepat waktu atau lebih cepat sesuai dengan target jabatan fungsionalnya. Metode yang digunakan ialah metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen serta menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penempatan tidak dilakukan sesuai tugas pokoknya karena adanya penyetaraan yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Promosi Jabatan Fungsional Bidang PUPR, Pengisian Jabatan pada Unit Kerja Biro Umum belum sesuai dengan job description-nya dikarenakan pejabat yang bersangkutan ketika diangkat sebagai Jafung Bidang PUPR melalui penyetaraan belum mengikuti diklat dengan kriteria Metodologi, Teknik Analisis, Teknik dan prosedur kerja yang di dasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi, yang dilaksanakan dalam waktu kerja efektif dalam 1 (satu) tahun. Transfer (alih tugas/mutasi) belum dilakukan sesuai dengan tugas pokoknya. Disarankan segera menambah jumlah Jabatan Fungsional Bidang PUPR, menyelenggarakan diklat terkait maupun webinar, uji kompetensi, pelatihan publikasi ilmiah, sertifikasi ilmiah menyesuaikan komposisi dengan menambah jumlah Jabatan Fungsional PUPR di luar Bidang PUPR. Penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan lebih mendalam oleh peneliti lain fokus pada Demosi (Penurunan Jabatan) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).