ANALISIS KEBUTUHAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN TATAP MUKA PADA SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION DI KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

YULIA EKA SUSANTY, NPM. 1961002031 (2022) ANALISIS KEBUTUHAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN TATAP MUKA PADA SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION DI KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. Masters thesis, Politeknik STIA LAN Jakarta.

[thumbnail of 026 TKP 20222 - Yulia Eka Susanty-BAB I.pdf] Text
026 TKP 20222 - Yulia Eka Susanty-BAB I.pdf - Published Version

Download (1MB)
[thumbnail of 026 TKP 20222 - Yulia Eka Susanty-BAB II-BAB IV.pdf] Text
026 TKP 20222 - Yulia Eka Susanty-BAB II-BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (2MB) | Request a copy
[thumbnail of 026 TKP 20222 - Yulia Eka Susanty-BAB V.pdf] Text
026 TKP 20222 - Yulia Eka Susanty-BAB V.pdf - Published Version

Download (2MB)

Abstract

Penggunaan sistem digital melalui Online Single Submissin (OSS) pada proses perizinan berusaha di Indonesia diharapkan memberikan kemudahan berusaha yang sebelumnya cenderung berbelit-belit dan tumpang tindih. Prosedur dan waktu penerbitan perizinan menggunakan sistem ini menjadi lebih singkat dengan penyederhanaan sistem perizinan berusaha. Pada kenyataanya penggunaan sistem OSS hasilnya belum optimal sehingga masih banyak sekali pelaku usaha yang berkonsultasi mengenai proses perizinan melalui OSS ke Kementerian Investasi/BKPM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya permintaan layanan konsultasi tatap muka oleh pelaku usaha dan merumuskan strategi sebagai rekomendasi kebijakan untuk mengurangi kebutuhan layanan konsultasi tatap muka tersebut tersebut, sehingga sistem layanan OSS dapat digunakan secara maksimal. Metodologi penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah jenis penelitian campuran antara kuantitatif dan kualitatif (mixed method). Adapun faktor-faktor penyebab tingginya kebutuhan layanan konsultasi tatap muka adalah: 1. Ketidakpuasan pelaku usaha dalam komunikasi non tatap muka; 2. Penjelasan dan penyelesaian masalah didapatkan secara langsung oleh pelaku usaha; 3. Kekurangan sistem OSS; 4. Kompetensi petugas pelayanan di daerah yang kurang memadai. Berdasarkan analisis tersebut dalam menjembatani hambatan yang terjadi dilapangan, Kementerian Investasi/BKPM dapat melakukan perbaikan panduan perizinan melalui sistem OSS, memaksimalkan call center serta memperbaiki sinkronisasi sistem antar Kementerian/Lembaga terkait. Kata kunci: Online Single Submission, E-government, Teknologi Informasi, Pelayanan Publik, Sistem Perizinan

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Pembimbing : Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA & Dr. R.N. Afsdy Saksono, M.Sc
Uncontrolled Keywords: Online Single Submission, E-government, Teknologi Informasi, Pelayanan Publik, Sistem Perizinan
Subjects: Manajemen Kebijakan Publik
Divisions: Jurusan Administrasi Publik > Administrasi Pembangunan Negara (S2) > Manajemen Kebijakan Publik (S2)
Depositing User: Admin Perpustakaan
Date Deposited: 04 Apr 2026 07:09
Last Modified: 04 Apr 2026 07:09
URI: http://repository.stialan.ac.id/id/eprint/1122

Actions (login required)

View Item
View Item