Optimalisasi Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan (Pajak PNBP) Pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penelitian ini bertujuan mengetahui mengapa pengelolaan piutang pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum optimal dan menyusun strategi pengelolaan piutang yang tidak tertagih pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Teori lCommittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan dalam pengelolaan piutang PNBP. Untuk mencapai tujuan penelitian maka sejalan dengan hal tersebut pendekatan yang dipilih adalah dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode studi kasus karena dengan menggunakan metode studi kasus peneliti dapat berinteraksi langsung dengan individu objek yang diteliti, dapat lebih intensif, dan dapat lebih memahami secara mendalam sehingga segala gejala, fakta dan realita tentang pengelolaan piutang yang belum optimal tergambar dengan jelas. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan telaah dokumen kemudian di kolaborasikan secara sistematis sesuai dengan aspek permasalahan yang diteliti kemudian di ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa penyebab-penyebab belum optimalnya pengelolaan piutang pada Ditjen PHLHK adalah (1) Tidak memiliki SOP yang formal dalam pengelolaan piutang pada Direktorat Jenderal PHLHK; (1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM); (3) Lemahnya koordinasi dan kolaborasi antara internal maupun eksternal; (4) Belum efektifnya peran pengendalian intern; (5) Sarana dan prasarana yang belum memadai. Sementera itu, bahwa strategi yang dilakukan dalam pengelolaan piutang pada Ditjen PHLHK hanya sebatas diskusi-diskusi dengan pihak terkait seperti diskusi yang dibangun antara Ditjen PHLHK terhadap Biro Keuangan KLHK, Inspektorat KLHK, dan Kementerian Keuangan. Sejauh ini hasil dari diskusi-diskusi lebih kepada persamaan pandangan terhadap penerimaan dan penggunaan PNBP tetapi belum mencerminkan kepada strategi yang terstruktur dan detail. Dalam upaya optimalisasi pengelolaan piutang PNBP maka Unit Setditjen PHLHK bersamasama dengan unit Direktorat PSLH perlu segera menyusun juklak atau juknis terkait pengelolaan piutang PNBP, bagian ORTALA harus Menyusun Analisis Beben Kerja (ABK) yang lebih komprehensif yang sesuai dnegan kelas jabatan. Selanjutnya Inspektorat dan Biro Keuangan melakukan monitoring secara berkala sehingga menyamakan persepsi terhadap pemehaman dalam pengelolaan piutang PNBP.