Efektivitas Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan

Reformasi Birokrasi merupakan langkah starategis untuk membangun Aparatur Sipil Negara agar lebih berkualitas dalam memberikan pelayanan publik. Pelayanan pensiun PNS merupakan salah satu contoh dari pelayanan publik, dalam pelayanan pensiun seharusnya dilakukan dengan menerapkan prosedur yang baik sehingga nantinya proses pelayanan pensiun tidak mengalami kendala, karena pelayanan pensiun merupakan hak bagi setiap PNS yang telah sekian lama mengabdi kepada Negara sebagai pegawai pemerintah yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang baik. Kemenko Polhukam melaksanakan pelayanan pensiun namun masih terdapat beberapa kendala salah satunya keterlambatan. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana efektivitas pelayanan pensiun Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi dan telaah dokumen. hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pensiun PNS di Kemenko Polhukam melibatkan pihak luar seperti Badan Kepegawaian Negara, KPPN, dan PT. Taspen dan koordinasinya berjalan dengan baik. Aspek Sumber Daya Manusia yang memberikan pelayanan pensiun dan Aspek Keamananan dalam pelayanan pensiun PNS di Kemenko Polhukam dapat disimpulkan sudah cukup baik, namun untuk Kemudahan dan kepastian dalam pelayanan pensiun PNS di Kemenko Polhukam dapat disimpulkan kurang baik karena pegawai yang akan pensiun mengingatkan dan menanyakan kepada petugas terkait alur dan persyaratan pensiun serta pegawai yang memasuki pensiun belum dapat menggunakan aplikasi online untuk mengupload berkas dokumen pensiun, kemudian terkait kualitas pelayanan pensiun PNS di Kemenko Polhukam kurang baik, karena masih terdapat keterlambatan.