ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA TANGERANG

Salahsatu agenda reformasi birokrasi adalah peningkatan kinerja aparatur sebagai pelayan publik, melalui penerapan prinsip merit sebagai tolak ukur pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara yang di dalamnya terdapat aspek manajemen kinerja. Oleh karenanya manajemen kinerja aparatur suatu hal yang penting sebagai tolak ukur ketercapaian tujuan organisasi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penyebab belum optimalnya implemetasi kebijakan sistem manajemen kinerja PNS Kota Tangerang dan memberikan deskripsi tentang model penerapan sistem manajemen kinerja PNS di Kota Tangerang yang lebih prosfektif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang. Data yang dikumpulkan dari wawancara dianalisis menggunakan pendekatan Miles dan Huberman (1994). Berdasarkan hasil penelitian didapat dua kesimpulan, penyebab belum optimalnya sistem manajemen kinerja dikarenakan belum sesuai dengan standar dan tujuan kebijakan yang berlaku dan terdapat standar yang belum diatur secara jelas; sumber daya sebagai pelaksana kebijakan seluruhnya telah melaksanakan kebijakan namun belum maksimal dalam setiap tahapannya, dukungan sumber daya teknologi dengan dibangunnya aplikasi e-kinerja dan Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara belum efektif untuk penyajian data profil kinerja pegawai dan belum terintegrasi dalam satu sistem informasi, begitupula komunikasi antara pejabat penilai dan bawahan belum terjalin baik, belum adanya dialog kinerja dan pemberian balikan terhadap pelaksanaan kinerja pegawai. Sikap pelaksana dan respon pegawai dalam implementasi manajemen cukup baik meskipun belum semua memahami kebijakan ini, adapun kondisi sosial dan politik tidak terlalu berpengaruh dalam penerapan kebijakan karena komitmen dan dukungan pimpinan dalam penerapan sistem manajemen kinerja secara objektif. Untuk itu perlu ditetapkannya standar dan tujuan yang jelas setiap tahapan pelaksanaan sistem manajemen kinerja, memaksimalkan peran assessor sumber daya aparatur untuk memberikan pelatihan bimbingan dan konseling kinerja kepada pejabat penilai kinerja, membangun sistem informasi manajemen kinerja yang terintegrasi seluruh tahapan manajemen kinerja, membangun sikap positif pegawai dengan memberikan umpan balik kinerja melalui komunikasi terbuka, dan menguatkan komitmen dan dukungan seluruh jajaran manajemen untuk melaksanakan sistem manajemen kinerja secara konsisten.