PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAGA KESTABILAN HARGA (STUDI KASUS DI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga. Penelitian ini merupakan studi kasus di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian difokuskan pada komoditas minyak goreng. Aspek pada penelitian ini yaitu pemantauan harga dan pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan penelaahan dokumen. Key informan terdiri dari 13 orang, yaitu 3 orang dari Dinas PPKUKM dan BUMD, 6 orang pedagang dan 4 pembeli. Metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi, melalui triangulasi dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemantauan harga dilakukan pada 12 pasar yang dilaksanakan setiap hari kerja. Pemantauan harga pasar dilakukan oleh dinas PPKUKM melalui pemantauan langsung di pasar, dan mengontak atau bertemu dengan pengelola pasar. Pada aspek pelaksanaan operasi pasar dan pasar dilakukan oleh Dinas PPKUKM berkolaborasi dengan beberapa perusahaan, antara lain PT Sinarmas, PT SMART, PD. Pasar Jaya. Disarankan kepada Dinas PPKUKM DKI Jakarta sebagai pelaksana pemantauan harga dan penyelenggara operasi pasar dan pasar murah agar: pemantauan harga dialkukan secara rutin, tidak hanya ketika harga sedang melonjak tinggi. Sebaiknya pelaporan pemantauan harga dilakukan di tiap lokasi dan secara rutin 2 atau 3 hari sekali tidak menunggu seminggu sekali agar monitoring perkembangan harga dapat dilakukan segera oleh bidang perdagangan dalam negeri. Untuk aspek pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah agar dilakukan peninjauan kembali lokasi yang membutuhkan kegiatan pasar murah dan operasi pasar sehingga alokasi paket yang sudah direncanakan sebelumnya dapat tersalurkan secara optimal. Selanjutnya menyusun kerjasama dengan BUMD pangan dalam penyediaan bahan sembako dan dengan APRINDO serta distributor-distributor lainnya. Selain itu alokasi pasokan juga dapat terpenuhi.