IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN JIWA BAGI ASN DI PEMERINTAH KOTA DEPOK

Beberapa kasus gangguan kesehatan jiwa yang dialami oleh ASN yang terekspos di media massa memberikan gambaran adanya urgensi peningkatan pemahaman, penanganan serta penguatan layanan Kesehatan jiwa bagi ASN, begitupun bagi ASN di Pemerintah Kota Depok. Untuk memenuhi hak masyarakat Jawa Barat dalam menjamin hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan jiwa, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa sebagai pedoman penyelenggaraan kesehatan jiwa bagi masyarakat oleh semua pemangku kepentingan, termasuk bagi ASN. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, yang terdiri dari 1) Komunikasi; 2) Sumber daya; 3) Disposisi; dan 4) Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan lokus penelitian di Pemerintah Kota Depok. Penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa bagi ASN di Pemerintah Kota Depok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan kesehatan jiwa bagi ASN di Pemerintah Kota Depok telah berjalan baik dengan adanya dukungan dan kolaborasi dari unsur pemerintah dan stakeholder terkait sesuai dengan teori collaborative governance (Ansell dan Gash, 2007). Saran dari penelitian ini adalah: 1) Perlunya penyusunan kebijakan dan regulasi terkait Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa yang dibarengi dengan pemeriksaan Kesehatan lainnya kepada pegawai Aparatur Sipil Negara secara rutin dan terjadwal, selain untuk mengetahui status kesehatan pegawai secara umum namun juga kelayakan pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Depok untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jabatannya. 2) Adanya evaluasi analisis jabatan dan analisis beban kerja di Pemerintah Kota Depok terkait dengan kebutuhan penambahan tenaga psikolog atau psikiater atau spesialis kejiwaan di fasilitas pelayanan Kesehatan terutama di RSUD Kota Depok, 3) Adanya kebijakan berupa himbauan untuk wajib mengambil hak cuti tahunan kepada ASN, 4) Adanya pembangunan sistem layanan konsultasi jiwa oleh tenaga spesialis kejiwaan yang kompeten berbasis aplikasi yang dapat diakses langsung oleh pegawai ASN di Pemerintah Kota Depok