Strategi Implementasi Kebijakan Pelayanan Pengaduan Hak Asasi Manusia pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan implementasi dan menentukan strategi implementasi kebijakan pelayanan pengaduan hak asasi manusia di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kebijakan pelayanan pengaduan merupakan pedoman yang berisi kaidah penyelenggaraan pelayanan pengaduan. Mengacu pada penilaian Kementerian PAN RB dan hasil Survei Layanan Penerimaan Pengaduan, implementasi kebijakan pelayanan pengaduan belum mencapai titik optimal. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III untuk menilai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pelayanan pada dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Faktor-faktor yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan SWOT untuk mengetahui strategi imlementasinya. Strategi yang telah dipetakan selanjutnya dianalisis menggunakan teori Lykke Jr untuk menentukan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelayanan pengaduan telah diimplementasikan dengan baik, masih terdapat tantangan signifikan yang harus diatasi. Tantangan ini seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur pengaduan, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, dan ketidakjelasan dalam penerapan prosedur operasional. Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi dalam bentuk program yaitu pelatihan berjenjang bagi pegawai, forum diskusi publik, sosialisasi melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai HAM dan prosedur pengaduan, serta pengembangan aplikasi yang aksesibel dan inklusif. Selain itu, penerapan sistem evaluasi dan feedback dari pengadu juga penting untuk memperbaiki layanan dan memastikan akuntabilitas dalam penanganan pengaduan. Penelitian ini dapat diperdalam melalui penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada aspek berbeda, seperti evaluasi kebijakan dan collaborative governance.