Implementasi Kebijakan Manajemen Kinerja ASN Penyandang Disabilitas Di Bagian Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

Disabilitas merupakan suatu kondisi dimana seseorang memiliki keterbatasan yang membatasi kemampuannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Keberadaan penyandang disabilitas ini masih minim perhatian dari masyarakat karena sering kali dipandang sebelah mata dalam melakukan aktivitas dan juga suatu hal pekerjaan, Meskipun telah terdapat berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung Penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak mendapatkan pekerjaan, namun, masih terdapat banyak tantangan dalam implementasi manajemen kinerja yang efektif bagi penyandang disabilitas. Tantangan tersebut antara lain: Kurangnya pemahaman tentang disabilitas, Stigma dan diskriminasi, Kurangnya akomodasi yang wajar dan Kurangnya pelatihan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni dengan menggunakan deskriptif analisis dengan mengungkapkan secara sistematis berbagai temuan dalam penelitian. tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Proses manajemen kinerja ASN penyandang disabilitas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah memiliki komitmen dan kepatuhan dalam pelaksanaannya. Selain itu tidak terdapat perbedaan pada manajemen kinerja baik pada pegawai penyandang disabilitas maupun non-disabilitas. Perencanaan kinerja sudah terlaksana dengan baik dan berkomitmen pada pelaksanaanya. Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pembinaan Kinerja sudah terlaksana dengan baik dan berkomitmen pada pelaksanaanya. Pada aspek ini khususnya pada target kinerja pegawai disabilitas dinyatakan sudah memenuhi target dan selalu memiliki peningkatan kinerja. Penilaian Kinerja sudah terlaksana dengan baik dan berkomitmen pada pelaksanaanya baik pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Tindak Lanjut sudah terlaksana dengan baik dan berkomitmen pada pelaksanaanya baik pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.