Efektivitas Penanganan Laporan Pelanggaran Administrasi Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilu 2024 (Studi Kasus Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)

Penggunaan APK di masa kampanye pada fungsinya ditujukan bagi pemilih dalam meningkatkan kesadaran di masa kampanye, meskipun penggunaan APK sangat krusial pada tahapan kampanye Pemilu, namun pada prosesnya penggunaan APK seringkali menimbulkan persoalan pelanggaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran efektivitas Bawaslu DKI Jakarta dalam penanganan pelaporan pelanggaran administrasi alat peraga kampanye (APK) pada Pemilu 2024, serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi permasalahan penelitian. Pengukuran efektivitas dilakukan menggunakan teori Lubis dan Martani (1987) melalui pendekatan sumber, pendekatan proses, dan pendekatan sasaran. Metode pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan fakta-fakta dan penyajian data secara sistematis dan akurat yang ada di lapangan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa selama berlangsungnya masa Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah menerima adanya 2 (dua) aduan laporan mengenai pelanggaran APK di DKI Jakarta. Hasil penelitian pengukuran efektivitas menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam hasil efektivitas yang diperoleh. Indikator pertama, pendekatan sumber pada kegiatan yang dilakukan belum efektif untuk mendapatkan sumber-sumber informasi pelanggaran APK dan menangani laporan pelanggaran. Kedua, pendekatan proses sudah efektif dalam melaksanakan kegiatan penanganan laporan sesuai peraturan penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu. Ketiga, pendekatan sasaran sudah cukup efektif meskipun pada proses akhir diperlukan monitoring dan perbaikan. Dari permasalahan tersebut hasil pengukuran efektivitas yang bervariasi juga didasari atas adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor pendukung adanya komitmen lembaga dalam memahami peraturan penanganan pelanggaran dan kerjasama dengan berbagai pihak, serta faktor penghambat adanya komitmen yang kurang oleh pihak eksternal dan ketidakjelasan peran pada proses akhir dalam menindak laporan pelanggaran APK. Adapun dalam penelitian ini saran yang dapat dilakukan, antara lain: Memperjelas kerja/peran dari masing-masing stakeholder dalam penanganan laporan pelanggaran APK dengan menyusun perjanjian/protokol kerja baru agar dapat menangani ketidakjelasan peran; Membentuk tim gabungan untuk memperkuat pengawasan dan penindakan laporan pelanggaran APK; serta Penyebaran informasi yang tegas terkait ruang aman dalam melakukan pelaporan.