Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tanah Abang

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus memberi kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi secara konstruktif khususnya dalam pembuatan keputusan. Salah satunya adalah dengan transfer wewenang kepada masyarakat oleh pemerintah dalam hal perencanaan pembangunan melalui Musrebang. Musrenbang merupakan forum antara aktor pemerintah dan non- pemerintah untuk membahas perencanaan pembangunan sebagai bentuk proses perencanaan melalui pendekatan bottom-up. Adanya kolaborasi tersebut harapannya dapat menciptakan perencanaan pembangunan yang dapat menyentuh seluruh aspek dalam masyarakat. Namun pelaksanaan Musrenbang kenyataannya masih belum optimal. Penelitian terdahulu mengungkap bahwa Musrenbang seringkali hanya sebatas formalitas. Rendahnya partisipasi masyarakat, Akuntabilitas yang belum transparan, hingga keterbatasan sumber daya sering kali menjadi kendala dalam perwujudannya yang menjadikan proses kolaborasi tidak maksimal. Penelitian ini membahas tentang proses kolaborasi serta kendala dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Tanah Abang yang dilihat melalui 3 dimensi collaborative governance yang dikemukakan oleh Ratner (2012) yaitu stakeholder representation, distribution of authority, dan accountability mechanism. Penelitian dilakukan melalui metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah collaborative governance yang dilakukan pada pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Tanah Abang sudah berjalan baik. Keterlibatan stakeholder mencakup perwakilan dari pemerintah dan masyarakat, adanya distribusi kewenangan pada tiap-tiap proses Musrenbang kepada masing- masing aktor, dan terbukanya bagi stakeholder terhadap platform informasi hasil Musrenbang. Kendalanya adalah adanya keterbatasan pelibatan dan pengetahuan aktor, keterbatasan kemampuan teknis dan ruang lingkup dalam pemberian dan pengakomodiran usulan, serta kualitas realisasi dan inkonsistensi waktu pengakomodiran usulan. Adapun rekomendasi atas kendala tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan akses terbuka dalam keikutsertaan forum, pelibatan aktor penta-helix, dan evaluasi dalam perumusan prioritas pembangunan.