OPTIMALISASI KELEMBAGAAN BADAN PANGAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN

Indonesia sebagai negara maritim tentu memiliki sebuah lembaga yang bertugas untuk mewujudkan ketahanan pangan. Badan Pangan Nasional (BAPANAS) yang sebelumnya dikenal sebagai Badan Ketahanan Pangan (BKP), adalah lembaga pemerintah Indonesia yang memiliki peran penting dalam mengoordinasikan dan mempromosikan kebijakan serta program-program yang berkaitan dengan ketahanan pangan di Indonesia. Untuk mewujudkan BAPANAS menjadi lembaga yang berperan kuat di bidang ketahanan pangan, terdapat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah yang mengatur bahwa kelembagaan organisasi perlu memiliki 5 (lima) subdimensi yaitu, keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelembagaan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) dalam penguatan ketahanan pangan dan mengidentifikasi potensi urusan penguatan ketahanan pangan pada kelembagaan Badan Pangan Nasional (BAPANAS). Teori yang digunakan yaitu optimalisasi kelembagaan Nellis Rodinelli dan Cheema (1984) yang mengklasifikasikan faktor-faktor agar kelembagaan menjadi optimal seperti, adanya dukungan anggaran, tersedianya infrastruktur, dan sumber daya manusia yang kompeten. Penjelasan teori tersebut didukung dengan kebijakan PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah yang mengatur bahwa proses organisasi memiliki 5 (lima) subdimensi yaitu, keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dilakukan dengan 2 (dua) orang key informant yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung. Temuan penelitian ini melihat optimalisasi kelembagaan Badan Pangan Nasional dalam meningkatkan ketahanan pangan ditinjau dari keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi perlu mendapat dukungan karena belum berjalan dengan optimal. Hal ini terjadi karena masih terdapat kekurangan yaitu: penyiapan ruang kerja yang memadai kurang memadai untuk kebutuhan SDM, peta jabatan belum terisi 50%, dan belum ditetapkannya dokumen manajemen risiko. Saran penelitian ini yaitu: pengisian formasi jabatan untuk kebutuhan SDM, pengesahan dokumen manajemen risiko, dan penguatan data dan informasi pangan.