MODEL PENTAHELIX COLLABORATIVE GOVERNANCE LAYANAN HIPERTENSI BERBASIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

"Kesehatan adalah kebutuhan layanan dasar yang menjadi urusan wajib negara dalam memenuhi hak konstitusional setiap warga negara. Paradigma baru The New Public Governance menjamin 100% penduduk mudah mengakses layanan dasar. Diatur dalam Undang - Undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Namun implementasinya tidak sejalan sesuai konsep, tujuan dan strategi kebijakan karena masih menerapkan paradigma lama New Public Administrative berbasis input, dimonopoli oleh unsur pemerintah tanpa tata kelola pentahelix kolaboratif dan menggunakan ukuran kinerja administrasi pemerintahan umum. Kesenjangan praktek administrasi publik tersebut menyebabkan kegagalan pemerintah kabupaten dalam menjalankan mandat menyediakan jenis layanan hipertensi sesuai Standar Pelayanan Minimal yang mudah diakses seluruh warga kabupaten. Penelitian menggunakan metode kualitatif non eksperimental dengan pendekatan studi kasus, memperhatikan fakta empirik dari hasil pre eliminary study dan urgensi permasalahan publik hipertensi sebagai penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menemukan faktor penyebab kegagalan pemerintah kabupaten dalam menyediakan kemudahan akses layanan penderita hipertensi sesuai SPM bagi 100% warga, memformulasikan kerangka konsep dan struktur regulasi sebagai model tata kelola yang mampu menggerakkan kolaborasi komponen pentahelix dalam menyediakan jenis layanan hipertensi kepada warga, menyusun proses bisnis tata kelola pentahelix kolaboratif dan mengidentifikasi peran kepemimpinan fasilitatif dalam mengkolaborasikan seluruh simpul pentahelix.
Model pentahelix collaborative governance terbukti efektif meningkatkan cakupan SPM hipertensi kepada warga lokus kabupaten. Regulasi yang efektif terdiri dari keputusan bupati tentang pelaksanaan model pentahelix collaborative governance layanan hipertensi, penetapan lokus kecamatan dan kontrak sosial antara bupati dengan champoin pentahelix. Strategi kolaborasi layanan hipertensi di setiap komponen pentahelix kabupaten, kecamatan, desa dan RT/RW, diatur menggunakan proses bisnis alur tata kelola dan alur pelaporan penerapan model pentahelix collaborative governance. Kepemimpinan fasilitatif dan inovatif yang dilakukan oleh champion pentahelix menjadi kunci keberhasilan dalam menyediakan jenis layanan hipertensi yang mudah diakses oleh seluruh warga kabupaten."