COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN STUDI PADA TAHAP PRA BENCANA DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Kebakaran perkotaan merupakan persoalan tata kelola yang menuntut penanganan sejak tahap pra bencana. Kota Administrasi Jakarta Selatan tercatat sebagai wilayah dengan frekuensi kebakaran tertinggi di Provinsi DKI Jakarta selama lima tahun terakhir, dengan faktor kelistrikan sebagai penyebab dominan (69,97%) dan objek terdampak terbesar berupa instalasi listrik luar gedung, bangunan perumahan, serta bangunan umum dan perdagangan pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis proses collaborative governance pada tahap pra bencana kebakaran, memetakan aktor yang terlibat, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, lalu hasil wawancara dianalisis dengan teknik analisis tematik Braun dan Clarke (2006) berbantuan NVivo 12, serta diuji melalui triangulasi teknik dan sumber. Analisis menggunakan perspektif collaborative governance Ansell dan Gash (2008) dan power-interest grid Ackermann dan Eden (2011). Hasil penelitian menunjukkan proses collaborative governance telah membentuk siklus yang relatif positif melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, hingga hasil capaian berupa meningkatnya kesadaran masyarakat dan lahirnya program GEMPAR, namun belum optimal. Pemetaan aktor menunjukkan kolaborasi masih bertumpu pada aktor pemerintah, sementara PLN dan masyarakat umum belum berada pada posisi keterlibatan ideal. Kolaborasi menghadapi empat kendala utama, yaitu rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, keterbatasan sarana dan prasarana, serta ego sektoral antaraktor.