IMPLEMENTASI STRATEGI NASIONAL PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK (STRANAS PKTA): ANALISIS STRATEGI 6 TENTANG KETERSEDIAAN DAN AKSES LAYANAN TERINTEGRASI DI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius di Indonesia, dengan data SNPHAR dan SIMFONI PPA menunjukkan tren peningkatan kasus pada 2022-2024 dan kekerasan seksual mendominasi hampir separuh kasus kekerasan anak secara nasional pada 2024. Pemerintah menetapkan Stranas PKTA melalui Perpres No. 101/2022, dengan Strategi 6 tentang Ketersediaan dan Akses Layanan Terintegrasi sebagai pilar utama penanggulangannya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Strategi 6 di Kemen PPPA menggunakan model Van Meter dan Van Horn (1975), serta merumuskan rekomendasi kebijakan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus; data dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur terhadap empat informan kunci dan studi dokumentasi, dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) serta diuji melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi belum optimal, dengan capaian nasional baru sekitar 42 persen dari target. Standar dan tujuan kebijakan telah dikomunikasikan formal namun terkendala keterlambatan pedoman teknis UPTD PPA; sumber daya manusia, anggaran, dan sistem SIMFONI PPA masih terbatas; koordinasi antarlembaga berjalan baik meski terkendala kesenjangan kapasitas daerah; karakteristik agen dan disposisi implementor menunjukkan komitmen positif; stigma sosial terhadap korban menjadi hambatan eksternal paling signifikan, sedangkan UU TPKS menjadi faktor pendorong. Penelitian ini merekomendasikan percepatan standardisasi UPTD PPA, penguatan SAPA 129, serta kampanye pengurangan stigma berkelanjutan.