Strategi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa entitas terperiksa dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang belum optimal. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, riset ini mengaplikasikan teori peran guna menganalisis perilaku pelaksana dan pengelola Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa rendahnya jumlah LHP yang telah selesai ditindaklanjuti dipicu oleh tiga faktor utama: kelemahan implementasi regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP), hambatan dalam koordinasi antarpihak, serta perbedaan persepsi dalam memahami rekomendasi. Ketiga kendala tersebut secara langsung yang menjadi penyebab perilaku pelaksana sehingga tidak selaras dengan harapan organisasi. Sebagai implikasi praktis, penelitian ini merekomendasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memformulasikan peraturan khusus yang mengatur mekanisme pelimpahan tanggungjawab saat terjadi perubahan nomenklatur, serta mengimplementasikan sistem reward and punishment guna mengakselerasi proses tindak lanjut pemeriksaan.