IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG KOMPONEN HARGA POKOK PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI DI PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Di PT Pupuk Indonesia (Persero) Dody Samsudin Politeknik STIA LAN Jakarta Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi di PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan fokus pada mekanisme subsidi pupuk cost based melalui pendekatan allowed cost dan non-allowed cost, serta perumusan rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan desain dan implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, telaah regulasi, laporan audit, data korporasi, dan literatur yang relevan, sedangkan analisis dilakukan menggunakan kerangka implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier yang meliputi tractability of the problems, ability of statute to structure implementation, non-statutory variables, dan stages in the implementation process. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permentan Nomor 28 Tahun 2020 belum berjalan optimal karena masih terdapat multitafsir antara regulator, operator, dan auditor atas beberapa komponen biaya dalam HPP pupuk bersubsidi, yang berdampak pada koreksi HPP yang berulang, timbulnya utang subsidi pemerintah, penggunaan Kredit Modal Kerja oleh PT Pupuk Indonesia, serta beban bunga tambahan. Penelitian ini juga menemukan bahwa skema cost based relatif mampu menjaga keberlangsungan penugasan public service obligation (PSO), namun belum cukup kuat mendorong efisiensi internal BUMN pupuk, sedangkan skema Mark to Market menawarkan transparansi yang lebih tinggi tetapi berisiko menimbulkan volatilitas subsidi dan tekanan fiskal yang besar ketika harga pupuk global meningkat. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa model subsidi pupuk yang paling sesuai bagi Indonesia bukanlah cost based murni maupun Mark to Market murni, melainkan model hibrida yang tetap menjamin pemulihan biaya wajar BUMN pupuk, lebih disiplin dalam pengendalian biaya, lebih adaptif terhadap dinamika harga pasar, dan tetap menjaga keberlanjutan fiskal negara, sehingga direkomendasikan penyempurnaan regulasi, penyusunan pedoman interpretasi bersama antar lembaga, penguatan koordinasi, serta pengembangan formula subsidi transisional yang dilengkapi pengaman fiskal.