Optimalisasi Pengelolaan Piutang PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) Di Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Piutang PNBP PKH, menyusun dan merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan Piutang PNBP PKH di KLHK. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, analisis, dokumentasi dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan teori pengelolaan Piutang negara pada Kementerian Negara/Lembaga. Penelitian ini dibatasi pada aspek penatausahaan, penagihan, penyelesaian Piutang dan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban Piutang PNBP PKH di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor penghambat dalam optimalisasi pengelolaan Piutang PNBP PKH, diantaranya sistem aplikasi SI PNBP PKH yang mendukung dalam pengelolaan Piutang PNBP belum sepenuhnya dikembangkan, adanya error dan bug aplikasi SI PNBP PKH, Dit. RPKHPWPH tidak melakukan analisis pemeringkatan debitur atau wajib bayar dan analisis umur Piutang pada saat penagihan Piutang PNBP PKH, penagihan secara tertulis atas Piutang PNBP PKH terlambat dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, strategi yang diusulkan oleh Peneliti untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam mengoptimalkan pengelolaan Piutang PNBP PKH diantaranya mengoptimalkan pengembangan Sistem Informasi PNBP PKH sebagai sistem pengelolaan Piutang yang terintegrasi, meningkatkan kualitas pemeliharaan dan pengembangan aplikasi melalui manajemen teknologi informasi yang berkelanjutan, penguatan sistem monitoring dan Early Warning System dan peningkatan kualitas pemantauan kepatuhan wajib bayar, menerapkan sistem pemeringkatan (scoring) debitur atau Wajib Bayar berdasarkan nilai Piutang, umur Piutang, riwayat pembayaran, tingkat kepatuhan, serta potensi risiko gagal bayar, pelaksanakan analisis umur Piutang (aging schedule) secara berkala sebagai instrumen pengendalian Piutang