STRATEGI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI BALI BERBASIS TRI HITA KARANA

Permasalahan sampah di Provinsi Bali semakin kompleks seiring meningkatnya jumlah penduduk, aktivitas pariwisata, dan keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah. Tingginya timbulan sampah, kondisi TPA yang telah melebihi kapasitas, keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta belum terintegrasinya kebijakan antar pemangku kepentingan menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pendekatan Collaborative Governance dinilai mampu mengintegrasikan peran pemerintah, masyarakat, desa adat, sektor swasta, dan aktor lainnya dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Provinsi Bali serta merumuskan strategi penguatannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan karakteristik pelaksanaan Collaborative Governance Ansell dan Gash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Provinsi Bali telah berjalan cukup baik. Pemerintah Provinsi Bali berperan sebagai inisiator dan fasilitator kolaborasi yang didukung oleh pemerintah kabupaten/kota, desa adat, sektor swasta, komunitas lingkungan, akademisi, dan masyarakat. Keunikan model kolaborasi di Bali terletak pada peran desa adat sebagai collaborative hub yang menghubungkan sistem pemerintahan formal dengan sistem sosial budaya masyarakat. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa kesenjangan kapasitas antar aktor, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, dan belum meratanya partisipasi masyarakat. Penelitian ini merumuskan lima strategi penguatan Collaborative Governance, yaitu penguatan peran desa adat, penguatan kelembagaan kolaborasi lintas sektor, pengembangan kemitraan sektor swasta berbasis ekonomi sirkular, penguatan pendidikan dan inovasi pengelolaan sampah, serta penguatan sistem pembinaan dan pengawasan kolaboratif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa institusi sosial budaya lokal merupakan faktor kunci keberhasilan kolaborasi dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan.