Implementasi Penataan Jabatan Fungsional Melalui Delayering pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: Analisis Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Hasan Basri, NPM. 2241021017 (2026) Implementasi Penataan Jabatan Fungsional Melalui Delayering pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: Analisis Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Masters thesis, Politeknik STIA LAN Jakarta.

[thumbnail of BAB I & V - 008 TKP 2026 - Hasan Basri.pdf] Text
BAB I & V - 008 TKP 2026 - Hasan Basri.pdf - Published Version

Download (1MB)
[thumbnail of BAB II - IV - 008 TKP 2026 - Hasan Basri.pdf] Text
BAB II - IV - 008 TKP 2026 - Hasan Basri.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi penataan jabatan fungsional melalui kebijakan delayering (penyederhanaan birokrasi) dan dampaknya terhadap peningkatan kinerja kelembagaan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Transformasi kelembagaan ini diamanatkan oleh pemerintah pusat untuk merampingkan hierarki manajerial demi menciptakan entitas organisasi publik yang lebih tangkas (agile), responsif, dan sepenuhnya berbasis pada kompetensi keahlian. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap 13 informan kunci, observasi aktivitas lapangan, serta telaah studi dokumentasi. Data kualitatif yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan kerangka interaktif Miles dan Huberman. Untuk mengukur efektivitasnya, evaluasi didasarkan pada enam variabel implementasi model topdown Van Meter dan Van Horn: standar sasaran, sumber daya, komunikasi antarunit, karakteristik agen pelaksana, kondisi lingkungan sosial-politik, serta disposisi pelaksana. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa delayering di DJPK secara signifikan berhasil memangkas rantai persetujuan administratif dan meminimalkan distorsi informasi, yang bermuara pada percepatan proses perumusan kebijakan teknis daerah. Meskipun capaian efisiensi waktu ini memuaskan, transisi organisasi memunculkan tantangan sosiokultural yang krusial. Pegawai mengalami kendala berupa kebingungan pembagian peran kerja spesifik (role clarity), penambahan beban kerja individual, serta ketidakpastian arah proyeksi karier fungsional. Studi ini menyimpulkan bahwa efisiensi struktural telah tercapai, namun kelestariannya membutuhkan intervensi. Penelitian merekomendasikan pimpinan DJPK agar segera menyusun peta lintasan karier transparan, memperkuat program pendampingan untuk meminimalkan budaya kerja hierarkis konvensional, serta menetapkan indikator kinerja berbasis waktu yang lebih terukur.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Pembimbing 1: Ratri Istania, S.IP., MA., Ph.D. ; Pembimbing 2: Dr. Bambang Giyanto, S.H., M.Pd.
Uncontrolled Keywords: Delayering, Kinerja Organisasi, Jabatan Fungsional, Kelincahan Birokrasi
Subjects: Manajemen Kebijakan Publik
Divisions: Jurusan Administrasi Publik > Administrasi Pembangunan Negara (S2) > Manajemen Kebijakan Publik (S2)
Depositing User: Admin Perpustakaan
Date Deposited: 15 Jul 2026 04:45
Last Modified: 15 Jul 2026 04:45
URI: http://repository.stialan.ac.id/id/eprint/1177

Actions (login required)

View Item
View Item