Strategi Optimalisasi Penerapan E-Governmenf dalam Kebijakan M-Paspor pada Kantor lmigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat

Penyediaan teknologi informasi akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam pelayanan publik. Hubungan ini menjadi sebuah konsep yang dinamakan Electronik Service Delivery (ESD) yang kemudian mengalami perkembangan dan menjadi awal adanya konsep e-government. Hal ini menuntut Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan inovasi pelayanan paspor menggunakan konsep egovernment dengan meluncurkan kebijakan Mobile Paspor (M-Paspor) pada tahun 2022. Seiring pelaksanaannya, kebijakan M-Paspor ini mengalami berbagai permasalahan dan keluhan masyarakat. Permasalahan yang terjadi seperti tidak bisa daftar aplikasi, kode OTP tidak muncul, pembayaran tidak terverifikasi, dan lain sebagainya. Adapun rumusan masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana penerapan e-government dalam kebijakan MPaspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat dan bagaimana strategi optimalisasi penerapan e-government dalam kebijakan M-Paspor. Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan e-government dalam kebijakan MPaspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat masih belum optimal. Variabel yang belum optimal yaitu komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Adapun strategi dalam optimalisasi dalam penerapan kebijakan egovernment dapat dilakukan dari segi support dalam bentuk dukungan monitoring, pembuatan SOP, sosialisasi dan memperkuat integrasi. Dari segi capacity dalam bentuk dukungan sumber daya manusia dan perbaikan sistem. Kemudian dari segi value dengan bentuk menambah fitur biodata paspor dan historis perjalanan paspor. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat dalam meningkatkan e-government dalam pelayanan publik.